Pejabat Baru Bisa Menyesuaikan Diri

MUARA TEWEH, MK – Awal 2017, Pemkab Barito Utara melakukan mutasi sejumlah pejabat. Ada ditempatkan pada posisi baru dan ada pula yang hanya bertukar tempat di lingkungan dinas instansi.

Memasuki bulan pertama masuk kerja, ratusan ASN di lingkungan pemerintahan maupun dinas instansi telah mengikuti apel gabungan di halaman kantor Pemkab Barito Utara pada Senin (9/1).

Sebagai pemimpin upacara, Wakil Bupati Ompie Herby mengatakan, para pejabat yang baru dilantik hendaknya segera dapat menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsi jabatan serta dapat menyesuikan dengan lingkungan yang baru.

“Di tempat tugas yang baru tetap memberikan pelayanan public yang prima kepada masyarakat. Segeralah bekerja dengan baik, lakukan percepatan capaian kinerja penyerapan anggaran dan fisik program tahun 2017,” ujarnya.

Ia berharapdengan struktur kerja baru, para ASN dapat lebih meningkatkan disiplin dalam bekerja, agar tahun 2017 dapat kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah seperti tahun sebelumnya.

Menurutnya, untuk dapat mempertahankan opini WTP tersebut, tentu saja semua harus bekerja ekstra keras menyusun laporan keuangan SKPD tahun 2016 dengan lebih baik. Dalam arti teliti, lebih cermat,lebih terinci dan harus mengikuti pedoman dan ketentuan yang berlaku.

“Mulailah segera seluruh SKPD menyelesaikan laporan operasional,update rincian target dan realisasi pendapatan,”kata dia.

Ompie menjelaskan pemerintah daerah telah merumuskan reformasi birokrasi sebagai salah satu misi sebagaimana tercantum dalam visi – misi tahun 2013 – 2018. Reformasi tersebut mencakup aspek penataan kelembagaan perangkat daerah, peraturan perundang undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan,akuntabilitas, pelayanan public serta pola pikir dan budaya kerja seluruh aparatur.

Upaya ini, menurut dia, ditujukan agar kinerja oganisasi dapat lebih optimal, dengan profil sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten, cakap, dan professional. Hal tersebut dimaksudkan agar terwujud peningkatan kualitas penyelengara pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

“Terciptanya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat,disamping adanya perubahan pola piker dan budaya kerja aparatur menuju birokrasi dengan integritas tinggi dan meiliki kinerja yang dapat diandalkan,”pungkasnya.(bani)