BANJARMASIN, MK- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) siap menjadi poros kekuatan politik baru di Kalimantan Selatan. Poros politik baru ini sebagai penyeimbang atas berbagai kekuatan politik yang saat ini sudah menguasai sektor pemerintahan dan sektor perekonomian. Hal tersebut, disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Nasional (DPN) PKPI, M Mahfuz Abdullah dalam rilisnya kepada Media Kalimantan, Selasa (24/1), kemarin.

“Nanti kami akan mendobrak itu, agar pemerintahan daerah dan perekonomian di Banua tidak lagi hanya dikuasai oleh segelintir orang, hanya beberapa kelompok, tetapi harus menjadi milik semua masyarakat. Tidak hanya bergantung pada satu dua orang,” kata Mahfuz.

Menurutnya, kekuatan politik yang didominasi satu-dua kelompok itu tidak mampu melahirkan pemerintahan yang sehat. “Misalnya, orang bisa memborong partai politik sebanyak-banyaknya untuk menjadi gubernur atau jabatan lainnya. Sehingga, bisa menghalangi pihak lain untuk ikut kontestasi. Akibatnya, pemimpin yang dihasilkan tidak mampu membawa harapan masyarakat untuk lebih maju. Pemimpin yang lahir hanya dari kekuatan pemilik modal tidak akan memikirkan kepentingan masyarakat, tetapi lebih berorientasi pada kepentingan kelompok pemilik modal. Ini yang nantinya kami lawan secara konstitusional,” kata Mahfuz Abdullah panjang lebar.

Untuk itu, imbuh dia, DPN PKPI akan menyiapkan kepengurusan di Kalimantan Selatan yang nantinya diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan negara. “Kami menyiapkan kepengurusan yang mumpuni, terdiri dari tokoh-tokoh muda dan tentu saja beberapa orang yang berpengalaman, namun tidak terlalu tua. Memiliki sosial kapital yang cukup dan tangguh, memiliki wawasan kebangsaan yang mumpuni, tetap menjaga Pancasila dan NKRI sebagai ideologi perjuangan. Sehingga bisa membawa PKPI berwibawa dan siap merebut kemenangan dalam pemilu 2019 mendatang,” tambahnya.

Dalam penyusunan pengurus provinsi itu, sambung Mahfuz lagi, DPN PKPI tidak akan menggelar konfrensi provinsi. Tetapi, cukup dengan menunjuk dan mengeluarkan SK. “Itu sudah sesuai dengan AD/ART, ketua umum boleh membentuk kepengurusan provinsi melalui konfrensi, revitalisasi, atau membentuk kepengurusan baru. Nah, untuk DPP Kalsel kali ini cukup dengan membentuk kepengurusan baru. Jika terbentuk, kami segera keluarkan SK-nya,” ujarnya.

Mahfuz Abdullah menyebutkan, Ketua Umum DPN PKPI Prof Dr AM Hendropriyono dan Dr Sekjen Imam Anshori Saleh telah memercayakan pembentukan pengurus provinsi Kalsel kepada dua politisi muda asal Kalsel, yaitu dirinya sendiri dan Surya Fermana yang saat ini menjabat sebagai Wakil Sekjen. “Sebagai urang asli Banua, kami dipercaya untuk membentuk kepengurusan di Kalsel. Insya Allah kami objektif dan kepengurusan nanti yang terbentuk adalah kepengurusan yang kuat dan tangguh,” tegas tokoh muda kelahiran Kandangan tersebut.

Mahfuz berharap, seluruh anggota DPRD dari PKPI yang tersebar di berbagai kabupaten bisa saling mendukung kepengurusan DPP PKPI Kalsel. “Setelah di-SK-kan, seluruh anggota DPRD dari PKPI harus segera berkordinasi. Begitu juga dengan kepengurusan di tingkat Kabupaten dan Kota, untuk berkordinasi dan menyiapkan langkah-langkah menghadapi pemilu 2019 nanti,” tandasnya.

Disinggung kapan pengurus DPP PKPI Kalsel terbentuk? Mahfuz menegaskan pembentukan itu tidak membutuhkan waktu lama. “Segera, sebentar lagi. Nanti PKPI bikin kejutan-kejutan, tunggu saja,” pungkasnya.(khairil anwar)