MEMPERLUAS kebun kelapa sawit yang menghasilkan crude palm oil alias CPO, dirasakan semakin sulit berkembang di Kalimantan Selatan. Selain urusan krodit lahan baru untuk menanam, status lahan yang menggantung pun jadi penghalang bisnis kelapa sawit di banua.

Hal itu diungkapkan Toto Dewanto pada satu kesempatan perbincangan dengan sejumlah wartawan, termasuk wartawan Media Kalimantan di Banjarmasin, Selasa (21/2).

“Banyak sekali kawan-kawan pengusaha kelapa sawit sekarang ini yang sudah siap menggarap lahan, tapi terkendala status lahannya yang dianggap masuk kawasan hutan. Padahal, saat melengkapi proses administrasi, tiada ada masalah,” jelas Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) itu.

Tak sekadar kesulitan terkait masalah lahan yang semakin buruk, ia juga menuding beleid moratorium perkebunan kelapa sawit jadi penghalang besar. Investor tak lagi diperbolehkan menggarap komoditas kelapa sawit di lahan gambut oleh pemerintah pusat.

“Padahal, sekarang ini momentumnya sudah tepat untuk kebangkitan bisnis kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Saat ini harga crude palm oil (CPO) di pasar dunia sudah berangsung membaik, dari USD 500 per ton menjadi USD 750 per ton,” ujarnya.

Melihat kondisi pasar yang cukup menggiurkan tersebut, ia berharap ada respon cepat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk membantu para investor kelapa sawit dalam menghadapi masalah ini. Misalnya, pemprov mau mengomunikasikan kepada pemerintah pusat.

“Kalau perlu, bukan hanya terkait status lahan. Juga bisa mendorong pemerintah pusat mau memberikan jatah tambahan lahan perkebunan sawit di Kalsel agar investor luar bisa lebih banyak masuk, berkebun kelapa sawit di Kalsel,” tegasnya.

Ia beranggapan dengan majunya bisnis kelapa sawit di Kalsel, banyak efek domino yang diraih. Dampak positif bagi pemerintah daerah pun bisa direngguh. Baik itu urusan peningkatan pendapatan dari sektor pajak, atau penyerapan tenaga kerja lokal.

“Saat ini saja, dari sekitar 400.000 hektar yang sudah kami garap, mampu memberikan kesempatan kerja secara langsung pada 100.000 masyarakat lokal. Itu belum termasuk hitungan bisnis turunan kelapa sawitnya yang tentu jauh lebih banyak lagi,” Toto mengklaim.(arief)