APTSI Minta Menag Mundur, Hak Veto Menteri dalam Pilrek Harus Dicabut!

APTSI Minta Menag Mundur, Hak Veto Menteri dalam Pilrek Harus Dicabut!

APTSI Minta Menag Mundur, Hak Veto Menteri dalam Pilrek Harus Dicabut!

APTSI Minta Menag Mundur, Hak Veto Menteri dalam Pilrek Harus Dicabut!
APTSI Minta Menag Mundur, Hak Veto Menteri dalam Pilrek Harus Dicabut!

Adanya dugaan jual beli jabatan Rektor di sejumlah Universitas Islam Negeri

menuai kritik. Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) pun turun menyuarakan pendapatnya.

APTSI meminta agar Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Syaifuddin mundur dari jabatannya. Terlebih ada penyitaan uang berjumlah ratusan juta oleh KPK dari ruang kerjanya.

“Kami dari APTSI dengan sikap bulat, (meminta) Menag harus instropeksi dan mengundurkan diri. Demi perbaikan sistem pemerintahan ke depan,” ujar Sekjen APTSI, Machruf Elrik di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (23/3).

APTSI juga meminta hak veto 35 persen suara Menteri dalam pemilihan rektor (pilrek) dihapus. Sebab, aturan ini bisa memicu intervensi terhadap pemilihan rektor.

“Dengan sistem rekruitmen rektor seperti saat ini dianggap tidak demokratis,

sehingga APTSI menyatakan untuk ditinjau kembali dan dikembalikan kepada kebebasan mimbar kampus. Sehingga kampus mempunyai otoritas untuk memilih siapa rektor terbaik,” imbuh Elrik.

Hak veto Menteri sebanyak 35 persen ini merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekditi) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi.

Dalam pasal 9 ayat (3) huruf a, Menteri memiliki hak suara 35 persen

dalam pemilihan Rektor. Sedangkan pada huruf b di dalam pasal yang sama disebutkan 65 persen suara lainnya merupakan hak Senat.

Atas dasar aturan ini, APTSI menyebut pemilihan rektor bisa terkontaminasi dengan kepentingan pemerintah. Oleh sebab itu mereka meminta agar pemilihan Rektor menggunakan sistem lama, yaitu menjadi hak sepenuhnya kampus melalui Senat.

Jika tidak ada perubahan, APTSI khawatir tingkat pendidikan Indonesia akan terus mengalami penurunan. Akibatnya akan sulit bersaing dengan negara-negara lain.

“Ya jelas dengan adanya jual beli jabatan, artinya mutu pendidikan turun. Mahasiswa sekarang pasif. Mestinya mahasiswa bisa menjadi moral force untuk menyuarakan apa yang terjadi di masyarakat,” pungkas Elrik.

 

Sumber :

https://balad.org/pengertian-dan-metode-pidato/