Pengertian Harta Dalam Islam

Pengertian Harta Dalam Islam

Pengertian Harta Dalam Islam

Pengertian Harta Dalam Islam
Pengertian Harta Dalam Islam

Menurut etimologi

harta adalah :“Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal.”
Sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bisa dinamakan harta menurut bahasa, seperti burung di udara, ikan di dalam air, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi.
Dalam bahasa Arab disebut al-mal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta.

Adapun harta menurut istilah ahli fiqih terbagi dalam dua pendapat :

Menurut Ulama Hanafiah

“Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan.”
Menurut definisi ini, harta memiliki dua unsur :

a. Harta dapat dikuasai dan dipelihara

Sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata, seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari, cahaya bulan, tidak dapat dikatakan harta.

b. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan

Segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti daging bangkai, makanan yang basi, tidak dapat disebut harta, atau bermanfaat, tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu biji gandum, setetes air, segegam tanah, dan lain-lain. Semua itu tidak disebut harta sebab terlalu sedikit sehingga zatnya tidak dapat dimanfaatkan, kecuali kalau disatukan dengan hal lain.

Pendapat Jumhur Ulama Fiqih Selain Hanafiah

“Segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya.” Pengertian ini merupakan pengertian umum yang dipakai dalam undang-undang modern, yakni : “Segala yang bernilai dan bersifat harta.” Salah satu perbedaan dan definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan jumhur ulama adalah tentang benda yang tidak dapat diraba, seperti manfaat. Ulama Hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi bukan harta. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, manfaat termasuk harta sebab yang penting adalah manfaatnya dan bukan zatnya. Pendapat ini lebih umum digunakan oleh kebanyakan manusia.

Baca Juga: Rukun Iman

Manfaat yang dimaksud pada pembahasan ini adalah faedah atau kegunaan yang dihasilkan dari benda yang tampak, seperti mendiami rumah atau mengendarai kendaraan. Adapun hak, yang ditetapkan syara’ kepada seseorang secara khusus sebagai dampak dari penguasaan sesuatu, terkadang dikaitkan dengan harta, seperti hak milik, hak minum, dan lain-lain. Akan tetapi, terkadang tidak dikaitkan dengan harta seperti hak mengasuh, dan lain-lain.

Ulama Hanafiyah, sebagaimana memandang manfaat, berpendapat bahwa hak yang dikaitkan dengan harta pun tidak dikatakan harta sebab tidak mungkin menyimpan dan memelihara zatnya. Selain itu, kalaupun hak milik dan manfaat bisa didapatkan, hal itu tidak akan lama sebab sifatnya abstrak (maknawi) dan akan hilang sedikit demi sedikit.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa hak milik dan manfaat dapat dipandang sebagai harta sebab dapat dikuasai dengan cara menguasai pokoknya. Selain itu, kemanfaatkan adalah maksud dari harta. Jika tidak memiliki manfaat, manusia tidak mungkin mencari dan mencintai harta. Perbedaan pendapat di atas berdampak pada perbedaan dalam menetapkan beberapa ketetapan yang berkaitan dengan hukum, terutama dalam hal gasab, persewaan dan waris.

Ulama selain Hanafiyah memandang bahwa orang yang meng-gasab sesuatu, kemudian memanfaatkannya maka selain harus mengembalikan barang, ia juga bertanggung jawab atas manfaat yang diambilnya. Adapun menurut ulama Hanafiyah, orang tersebut tidak bertanggung jawab atas manfaat yang diambilnya, kecuali kalau gasab barang yang tetap tau milik anak yatim, atau benda yang dipakai usaha, seperti meng-gasab hotel, dan lain-lain. Ulama Hanafiyah beralasan bahwa harta tersebut sangat dibutuhkan dan akan menimbulkan pertentangan.

Jika ditelaah secara seksama, setiap barang akan memiliki alasan sebagaimana dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, yakni dibutuhkan oleh pemiliknya dan akan menimbulkan pertentangan bila di-gasab. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap orang yang meng-gasab semestinya bertanggung jawab atas manfaat yang diambil dari benda tersebut.

Dalam persewaan menurut ulama Hanafiyah, persewaan berakhir dengan meninggalnya penyewa sebab manfaat bukanlah harta sehingga tidak dapat diwariskan. Menurut ulama selain Hanafiyah, persewaan tidak habis dengan meninggalnya penyewa dan dapat ditangguhkan sampai habisnya waktu penyewaan.
Berkenaan dengan hak, seperti hak dalam khiyar syarat dan ru’yah, menurut ulama Hanafiyah tidak dapat diwariskan, sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah dapat diwariskan.